Indikator
  • Undercontruction

DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan Koopssusgab

Home / Peristiwa - Daerah / DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan Koopssusgab
DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan Koopssusgab Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori (FOTO: Alfi/ TIMES Indonesia)

JATENGTIMES, JAKARTA – DPR RI pertanyakan renacana Pemerintah untuk kembali menghidupkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme.

Wacana itu kembali berhembus ke publik setelah ada insiden kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di rutan cabang salemba di Markas Komando Brimob beberapa waktu lalu.

Kepala Staf Presiden Moeldoko bahkan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tertarik untuk menghidupkan Koopssusgab TNI ini.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori mempertanyakan wacana keinginan Presiden yang akan  menghidupkan kembali Koopssusgab TNI yang terdiri dari berbagai satuan di TNI ini.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV seharusnya pemerintah bisa menahan diri dan menunda wacana tersebut.

Pasalnya, kepentingan yang mendesak untuk membuat lembaga baru untuk saat ini tidak tepat dan tidak berdasar.

"Saya rasa wacana itu tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk saat ini di bentuk," kata Syaiful saat dihubungi TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id) di Jakarta, Selasa (14/5/2018).

Terlebih membuat lembaga baru dalam keadaan galau dan emosi seperti saat ini tentunya tidak akan efektif. 

"Semuanya harus cooling down dulu, janganlah membuat kelembagaan dalam situasi yang lagi galau dan emosi, biarlah lembaga aparat hukum bekerja dulu dan tentu aparat yang lainnya yang punya tugas yang sama," ujarnya.

Wakil Rakyat dari PKB ini menilai,saat ini Pemerintah sudah banyak memiliki Badan maupun Lembaga yang khusus menangani teroris seperti Densus 88, BNPT dan BIN. "Kenapa lembaga BIN, BNPT, Densus 88 tidak dioptimalkan ?," katanya.

Jika Koopssusgab tetap dipaksakan, dia khawatir, lembaga-lembaga yang menangani teroris akan tumpang tindih. "Kalau nanti membentuk badan atau lembaga baru justru saya khawatir akan tumpang tindih dan pemborosan. Apalagi belum memiliki payung hukumnya, lalu pakai dasar hukum apa lembaga baru tersebut," terangnya.

Lantaran kekhawatiran-kekhawatiran itu, pengamat Intelejen sekaligus anggota DPR RI itu menyarankan agar Pemerintah sebaiknya menyatukan pendapat untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme yang selama ini Pemerintah belum memiliki persamaan persepsi.

"Saya rasa lebih baik Pemerintah fokus terhadap penyelesaian RUU Terorisme, jangan sampai publik menilai DPR yang menunda untuk mengesahkan pembahasan tersebut," ujarnya.

Sekedar informasi, Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI. Mereka berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com